Usut punya usut, diduga hal itu disebabkan tertundanya pelantikan pejabat eselonering. Akibat peraturan daerah (perda) tentang organisasi perangkat daerah berganti, seluruh pejabat struktural di lingkungan pemkab harus dilantik dulu baru bisa melaksanakan tugas.
Realitanya, pelantikan pejabat eselon II & III baru berlangsung 1 & 3 Februari. Hal itu pun belum berarti tugas-tugas administrasi pemerintahan bisa terlaksana menurut semestinya. Sebab, pejabat di tingkat pelaksana kegiatan, eselon IV, belum juga dilantik. Alhasil, pada semua unit kerja suasana terlihat bak lesu darah.
Hingga Jumat (24/2) sore tidak terlihat tanda-tanda akan ada pelantikan pejabat eselon IV berupa kepala seksi dan kepala sub bagian. Beberapa aparatur pemkab kepada wartawan www.sumbaronline.com melontarkan analisa dan dugaan mereka; tertunda-tundanya pelantikan eselon IV konon disebabkan lemahnya kinerja aparat terkait pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Kemungkinan lain, lanjut mereka, akibat perampingan struktur organisasi tata kerja (SOTK) sesuai Perda 09 s/d 15 / 2011 terjadi pengurangan jumlah jabatan eselonering. Untuk eselon IV.A di lingkungan pemkab hingga ke-17 kecamatan yang tersisa hanya 373 jabatan. Tiada pilihan lain, sekitar 100 pejabat eselon IV.A yang ada saat ini bakal kehilangan jabatan (non job), sebagaimana telah dialami 6 pejabat eselon II.B dan sekitar 30-an pejabat eselon III.
Selain akibat perampingan, penon-joban banyak pejabat juga disebabkan adanya staf yang promosi serta untuk mengakomodir staf 'impor' alias pindah dari luar daerah.
Ungkapan kekecewaan pun dinyatakan sejumlah staf bergolongan IV/a ke atas. Mereka diundang mengikuti tes calon pejabat di SMA Lubuk Alung, Minggu 4 Desember 2011, tetapi tidak diakomodir dalam pelantikan eselon II atau III.
"Padahal ~ sesuai surat Sekdakab No.800/2866/BKD-2011 tanggal 1-12-2011, undangan itu jelas-jelas perihal Undangan Pelaksanaan Fit And Proper Test untuk pejabat yang akan diposisikan dalam jabatan eselon II dan III pada SOTK baru Kabupaten Padang Pariaman. Sebaliknya, ada beberapa staf yang tak ikut tes justru ikut dilantik," ujar mereka sembari menyebutkan nama-nama pejabat dimaksud.
Kepala BKD Muhadek Salman yang dikonfirmasikan wartawan blog ini, Kamis (23/2) sore, mengemukakan pelantikan para pejabat eselon IV berkemungkinan baru dilaksanakan hari Senin (27/2). Ditanya kapan, ia menjelaskan proses penetapan pejabat eselon IV jauh lebih rumit dibanding eselon II dan III.
"Penyebabnya antara lain jumlahnya mereka sangat banyak, mencapa 424 formasi. Sekiranya tidak ada staf yang promosi pun, sekitar 84 pejabat eselon IV bakal tidak dapat jabatan. Hal ini konsekuensi berkurangnya jumlah formasi eselonering akibat perampingan struktur organisasi tata kerja (SOTK) perangkat daerah," cetus Muhadek.
Di sisi lain, lanjutnya, promosi sejumlah staf ke jabatan eselon IV mesti dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan unit-unit kerja teknis. "Saat ini masih cukup banyak pejabat eselon IV yang belum juga menguasai perangkat teknologi. Sementara, untuk menon-jobkan perlu juga dipertimbangkan banyak aspek," katanya pula.
Terkait adanya keluhan banyak pejabat yang belum bisa mencairkan dana operasional dan kegiatan sehingga tidak bisa melakukan aktivitas kedinasan, dikecam oleh seorang pejabat eselon III. "Itu keluhan bodoh dan tidak berdasar. Menjadi pejabat pemerintah itu semestinya cerdas dalam menunaikan tugas karena sudah diberi penghasilan berupa gaji dan tunjangan plus. Jadi, tidak mesti tergantung pada dana operasional dan kegiatan," ujar pejabat yang sengaja tidak dituliskan namanya.
Tak sekadar asal ngomong, pejabat yang mengepalai Bidang pada satu unit SKPD (satuan kerja perangkat daerah) itu memang terlihat langsung bekerja dan mengoordinasikan jajarannya, bahkan sejak hari pertama setelah dilantik bupati, Jumat (3/2). Bukan hanya di kantor, melainkan hampir setiap hari turun ke kecamatan-kecamatan dan nagari dengan biaya sendiri.
Dilaporkan: Zakirman Tanjung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
saran