SIAPA YANG MISKIN, RAKYAT ATAU APARAT???

oleh  Zakirman Tanjung  

DENDANG sumpah-serapah bangsa ini seperti tak pernah berubah. Dari waktu ke waktu nyaris tetap sama. Di mana-mana masih kerap terdengar makian atas ketidakpuasan terhadap aparat penyelenggara pemerintahan. Ternyata, pergantian demi pergantian sistem belum mengubah pola pelayanan terhadap rakyat. Pola kerja asal jadi sepertinya masih berlangsung di mana-mana. Celakanya, tidak ada sanksi tegas terhadap hal itu.

Padahal, lagu kebangsaan, dasar negara plus segala aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini menyatakan status semua rakyat sama, baik di depan hukum maupun dalam pelayanan pemerintah. Tidak boleh ada diskriminasi, baik karena agama, suku, kekayaan maupun status sosial. Aparatur pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pelayanan terhadap rakyat yang lemah. Logikanya, rakyat yang kuat bisa mengurus keperluan mereka sendiri.

Nyatanya? Justru terbalik! Rakyat lemah, terutama secara ekonomi dan status sosial, malah kerap terabaikan. Pelayanan aparatur pemerintah terkesan cendrung lebih melayani rakyat yang kuat. Dalam hal ini, plesetan Maju Tak Gentar Membela yang Bayar bukan sekadar omong-kosong. Kebenaran pun sepi sendiri!

Lihat saja buktinya! Di berbagai pelosok negeri, rakyat miskin seakan terabaikan. Padahal entah berapa puluh triliun rupiah uang negara dihamburkan untuk membuat dan menjalankan program pemberantasan kemiskinan. Realisasinya tak lebih dari sekadar penjelasan dalam bentuk angka-angka, bahwa jumlah keluarga miskin sudah berkurang sekian persen, pengangguran sudah tertanggulangi, kemakmuran sudah di depan pintu.

Huuuh! Itu kata aparat penyelenggara pemerintahan, bukan? Tetapi, marilah kita lihat realita di lapangan. Kemiskinan masih tetap menjadi selimut raksasa di mana-mana, terutama di pelosok-pelosok kampung yang jauh dari pusat pelayanan aparatur. Jauh? Sebenarnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, bukankah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu memang luas? Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menjangkau mereka yang bermukim di ujung-ujung negeri.

Inilah ironisme mental aparatur negeri kita! Untuk memberikan pelayanan, tempat yang jauh kerap menjadi alasan. Sebaliknya, untuk mengeruk kekayaan yang terkandung dan tumbuh di muka bumi, tak ada wilayah yang sulit dijangkau.

Konsekuensi mengelola negara yang luas adalah memberikan jangkauan pelayanan. Lagipula, untuk melakukan semua itu biayanya sudah dianggarkan oleh negara dan daerah. Pertanyaannya, mengapa bantuan, tunjangan sosial dan bentuk-bentuk perhatian pemerintah lainnya jarang sampai ke tangan mereka yang terpaksa bermukim di dusun-dusun udik, terkebelakang dan miskin? Apakah Indonesia ini hanya untuk rakyat yang bermukim dekat pusat-pusat pelayanan pemerintahan.

Tak pelak, beragam dugaan berbau kecurigaan layak dikemukakan. Apakah benar, tempat yang jauh bisa menjadi alasan? Atau, jangan-jangan karena lokasi-lokasi di pelosok udik itu cendrung luput dari pengawasan, termasuk oleh LSM dan pers, aparatur yang menangani pembangunan prasarana wilayah dan bantuan sosial – kemanusiaan jadi bersilantas angan. Pertanggungjawaban moral terhadap pengawasan Tuhan pun tidak masuk ke dalam perhitungan.

Oleh sebab itu, wajar timbul pertanyaan; siapakah yang sebenarnya miskin, rakyat yang hidup tidak beruntung-kah atau aparatur yang berkewajiban melayani mereka? Jawabnya, mungkin sama-sama miskin! Di satu sisi miskin dari materi, di sisi lain miskin moral. Bahkan, boleh jadi, bantuan yang semestinya disampaikan kepada rakyat miskin di dusun-dusun udik sengaja disimpangkan masuk kantong aparatur yang mengelolanya. Dugaan demikian sangat perlu ditelusuri!

Jika faktanya, aparatur yang ditempatkan pemerintah mengurusi mereka yang berdiam di kawasan-kawasan terisolir keberatan berjihad untuk menjangkau kawasan yang menjadi wilayah tugas mereka, tiada pilihan lain, berhentikan saja mereka. Masih puluhan juta lagi peminat pekerjaan sebagai aparatur pemerintah yang antri. Sebagian dari mereka mungkin siap mengabdi di pelosok-pelosok terpencil, rela bergelut dengan tantangan alam dan kebuasan peradaban.

Suatu hal yang perlu diingat; belum tentu semua orang Indonesia bermental keropos, berjiwa miskin dan berperilaku korup. Cobalah menyeleksi calon pegawai negeri sipil secara ketat, transparan dan jujur, niscaya akan ditemukan ratusan ribu aparatur baru yang siap berjibaku, mengabdi setulus hati; bukan hanya bekerja jika ada SPPD alias surat perintah perjalanan dinas yang memiliki UUD atau ujung-ujungnya duit!

30 Desember 2009 pukul 13:32